Menkeu: Anggaran Transfer ke Daerah Aceh Tak Dipangkas pada 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk Aceh pada tahun 2026 tidak akan mengalami pemangkasan. Provinsi yang terdampak bencana ini menjadi prioritas utama.

Prioritas Aceh dalam Anggaran TKD 2026

Purbaya menjelaskan bahwa Aceh menjadi prioritas untuk tidak dilakukan pemangkasan anggaran TKD karena merupakan wilayah yang paling parah terdampak bencana.

Potensi Penambahan Anggaran Rp 1,63 Triliun

Purbaya menyatakan akan mengusulkan penambahan TKD untuk Aceh sebesar Rp 1,63 triliun pada tahun 2026. Namun, realisasi penambahan ini masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi kami akan usulkan seperti itu, untuk Aceh dulu yang paling parah ya, itu nanti akan ada tambahan kalau disetujui presiden dan DPR mungkin itu Rp 1,633 triliun tambahannya. Jadi akan kami kembalikan ke kondisi DAK 2025," kata dia dalam rakor satgas pemulihan bencana, Selasa (30/12/025).

Dana Bencana Daerah Dipastikan Aman

Purbaya meyakinkan bahwa ketersediaan dana untuk anggaran daerah yang terkena bencana tidak akan menjadi masalah. Ia menekankan pentingnya pengajuan dan pencairan dana dilakukan melalui satu pintu.

Koordinasi Satgas untuk Efisiensi

Purbaya meminta agar berbagai satuan tugas (satgas) yang terlibat dalam pemulihan bencana dapat berkoordinasi dengan baik. Tujuannya adalah untuk memastikan proses pengajuan dan pencairan dana berjalan efisien dan tidak membingungkan.

"Harusnya nggak ada masalah ini kan daerah bencana ya. Dari sisi anggaran kami sudah siapkan, hanya tadi mungkin ada banyak satgas mungkin kita rapikan supaya satu pintu supaya nggak bingung," terangnya.

Fokus pada Pemulihan Aceh

Pemerintah akan terus berupaya untuk memulihkan kondisi Aceh pasca-bencana dengan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai.

Pengajuan Dana Satu Pintu

Dengan sistem pengajuan dana satu pintu, diharapkan proses pencairan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dukungan Presiden dan DPR Diharapkan

Persetujuan dari Presiden dan DPR akan sangat menentukan realisasi penambahan anggaran untuk Aceh. Dukungan dari kedua lembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan di wilayah tersebut.