Menkeu Siapkan Rp 1 Triliun untuk Perbaikan Jembatan di Sumatera

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan anggaran hingga Rp 1 triliun untuk Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan di Sumatera, yang diketuai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Langkah ini diambil setelah Satgas melaporkan penggunaan dana swadaya, bahkan utang, dalam membangun jembatan di wilayah terdampak bencana.

Anggaran Rp 1 Triliun Disiapkan untuk Satgas Jembatan

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa anggaran ini diharapkan dapat segera dicairkan setelah Satgas mengajukan proposal. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan perbaikan jembatan, termasuk penggantian jembatan yang dibangun dengan dana swadaya dan utang.

“Tapi kita coba alihkan ke Satgas Jembatan yang diketuai oleh KSAD. Sekarang sedang berproses, bisa nggak mereka mengajukan anggaran dan masuk cepat. Kalau bisa ya hari ini dicairkan. Ditargetkan Rp 1 triliun kalau bisa,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Rabu (31/12).

Prioritas Penggantian Jembatan Swadaya dan Utang

Purbaya menambahkan, alokasi anggaran ini memungkinkan penggantian jembatan yang telah dibangun dengan dana swadaya dan utang oleh pemerintah daerah.

“Utang-utang yang mereka sudah keluarkan untuk membeli jembatan itu dan alat-alat berat yang diperlukan oleh mereka untuk oleh bupati-bupati dan gubernur kemarin,” ujar Purbaya.

Ia memastikan anggaran sudah disiapkan dan siap dicairkan jika prosesnya berjalan lancar, sehingga Satgas Perbaikan Jembatan dapat segera memanfaatkannya.

Perubahan Alokasi Anggaran Bencana

Purbaya menjelaskan adanya perubahan dalam mekanisme pengajuan anggaran bencana. Sebelumnya, hanya BNPB yang dapat mengajukan anggaran untuk penanganan bencana. Kini, Satgas Jembatan juga memiliki возможности yang sama.

“Tadinya kan hanya BNPB yang bisa minta anggaran untuk bencana, kita sudah ubah sekarang bisa ke Satgas Jembatan, tapi nanti ke Aceh juga,” kata Purbaya.

Kendala Pengadaan Jembatan Bailey

KSAD Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa proses pengadaan jembatan bailey memerlukan waktu dan stoknya terbatas. Meskipun demikian, jembatan bailey menjadi solusi tercepat untuk memulihkan daerah terdampak bencana.

“Presiden kita sudah merencanakan pembelian jembatan bailey dari luar negeri. Itu pun hampir tidak ada ready stock. Jadi, dikumpulkan dari beberapa negara untuk bisa menyuplai ke tempat bencana ini," ujar Maruli saat rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana yang disiarkan YouTube DPR RI, Selasa (30/12).

Operasional Satgas Andalkan Dana Swadaya

Maruli mengakui bahwa operasional timnya masih mengandalkan dana swadaya akibat keterbatasan pemahaman mengenai sistem keuangan. Situasi ini diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan bulan depan.

Anggaran Penanganan Bencana dari Kemenkeu

Kemenkeu telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana melalui Dana Tanggap Darurat atau Dana Siap Pakai (DSP) yang dikelola oleh BNPB.

“Jadi BNPB selalu memiliki stok cadangan belanja untuk yang sifatnya bencana-bencana alam,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12).

Penambahan Dana Siap Pakai dan Cadangan Bencana

Untuk DSP 2025, Kemenkeu menambah Rp 1,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Selain itu, tersedia Dana Cadangan Bencana sebesar Rp 2,97 triliun dari pagu 2025 sebesar Rp 5 triliun yang siap ditambah jika diperlukan.

Kesiapan Anggaran Bencana untuk Tahun 2026

Untuk tahun 2026, Kemenkeu menyiapkan DSP sebesar Rp 250 miliar yang dapat disiagakan dalam waktu dua pekan. Dana Cadangan Bencana sebesar Rp 5 triliun juga siap digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.