Contoh Peraturan Perusahaan Disnaker yang Sah dan Legal

Memahami contoh peraturan perusahaan yang disahkan Disnaker adalah langkah fundamental bagi setiap pengusaha untuk menjamin kepastian hukum di lingkungan kerja. Peraturan Perusahaan (PP) bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum tertulis yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Bagi perusahaan yang telah mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang pekerja, penyusunan PP bersifat wajib sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara hak pengusaha dan kewajiban pekerja guna menciptakan harmonisasi hubungan industrial yang stabil. Proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memastikan bahwa poin-poin yang tertuang dalam peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UU No. 13 Tahun 2003 dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Tanpa pengesahan resmi, aturan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan seringkali dianggap lemah secara hukum dan berisiko menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi tim HR atau legal untuk menyusun draft yang komprehensif sebelum mengajukannya ke instansi ketenagakerjaan setempat.

Dasar Hukum dan Kewajiban Pembuatan Peraturan Perusahaan

Landasan utama penyusunan PP diatur dalam Pasal 108 sampai Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 pekerja wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak. Bagi pengusaha, PP memberikan otoritas untuk mengatur disiplin dan standar operasional. Bagi pekerja, PP memberikan jaminan mengenai hak-hak dasar seperti upah, waktu istirahat, dan jaminan sosial. Penting untuk dicatat bahwa masa berlaku PP adalah paling lama 2 tahun dan wajib diperbarui atau ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) setelah masa berlaku berakhir.

"Peraturan Perusahaan disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan." — Pasal 110 UU Ketenagakerjaan.

Syarat Pengesahan Peraturan Perusahaan ke Disnaker

Sebelum melihat contoh peraturan perusahaan yang disahkan Disnaker, Anda perlu menyiapkan dokumen persyaratan yang diminta. Biasanya, proses ini dilakukan secara online melalui sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLKP) atau datang langsung ke kantor Disnaker sesuai domisili perusahaan.

Struktur Utama dalam Contoh Peraturan Perusahaan

Struktur PP yang baik harus sistematis dan mencakup seluruh aspek hubungan kerja. Berikut adalah elemen-elemen kunci yang wajib ada dalam dokumen PP yang akan diajukan ke Disnaker:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini berisi definisi istilah yang digunakan dalam dokumen, seperti definisi pengusaha, pekerja, keluarga pekerja, dan lingkungan perusahaan. Tujuannya agar tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaan aturan.

2. Hubungan Kerja

Menjelaskan tata cara penerimaan karyawan, masa percobaan (probation), hingga status kepegawaian (tetap atau kontrak). Di sini juga harus dicantumkan mengenai syarat-syarat pengangkatan karyawan.

3. Waktu Kerja dan Istirahat

wajib mencantumkan durasi kerja sesuai regulasi (7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja). Selain itu, detail mengenai lembur, istirahat mingguan, serta cuti tahunan (minimal 12 hari kerja setelah 1 tahun) harus tertulis dengan jelas.

4. Pengupahan dan Kesejahteraan

Bagian ini sangat sensitif. Perusahaan harus menetapkan bahwa upah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum (UMP/UMK) yang ditetapkan pemerintah. Struktur dan skala upah juga sebaiknya dilampirkan atau disebutkan sebagai acuan pemberian gaji.

5. Tata Tertib dan Sanksi Disiplin

Bab ini mengatur mengenai larangan bagi pekerja, jenis pelanggaran (ringan, sedang, berat), serta tingkatan sanksi mulai dari Surat Peringatan (SP) 1, 2, hingga 3, serta prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai UU yang berlaku.

Perbedaan Antara Peraturan Perusahaan dan PKB

Seringkali muncul kebingungan antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berikut adalah tabel perbandingannya untuk memudahkan pemahaman Anda:

Langkah-Langkah Mengajukan Pengesahan secara Online

Seiring dengan digitalisasi birokrasi, saat ini pengesahan PP dapat dilakukan melalui portal Satu Data Ketenagakerjaan. Berikut adalah langkah praktisnya:

• Akses website resmi WLKP (Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan).
• Lakukan registrasi akun perusahaan dan lengkapi profil badan usaha.
• Pilih menu layanan "Pengesahan Peraturan Perusahaan".
• Unggah dokumen PDF dari draft PP yang telah ditandatangani dan diparaf.
• Tunggu proses verifikasi dari verifikator Disnaker (biasanya 7-14 hari kerja).
• Jika terdapat revisi, segera perbaiki sesuai catatan dari petugas.
• Unduh SK Pengesahan yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik (TTE).

Kesimpulan dan Saran Implementasi

Memiliki contoh peraturan perusahaan yang disahkan Disnaker yang valid adalah fondasi utama dalam memitigasi risiko hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya dokumen yang disahkan, perusahaan memiliki standar yang jelas dalam menilai kinerja dan perilaku karyawan, sementara karyawan mendapatkan kepastian hak yang dilindungi oleh negara. Pastikan setelah mendapatkan pengesahan, manajemen melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar mereka memahami setiap butir aturan yang berlaku. Peraturan yang baik adalah peraturan yang dipahami dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh elemen di dalam organisasi. Jika perusahaan Anda berkembang pesat, pertimbangkanlah untuk mulai merangkul serikat pekerja guna membentuk PKB yang lebih demokratis dan komprehensif di masa depan.