Contoh Peraturan Perusahaan PT untuk Kepatuhan Hubungan Industrial

Memahami landasan operasional bisnis yang profesional memerlukan dokumen legalitas yang jelas, salah satunya adalah peraturan perusahaan (PP). Bagi pemilik bisnis atau praktisi HR, menyusun contoh peraturan perusahaan pt bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benteng hukum yang melindungi hak pengusaha maupun pekerja secara seimbang. Sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, transparansi mengenai hak, kewajiban, dan tata tertib merupakan kunci utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis serta produktif di lingkungan kerja.

Peraturan perusahaan menjadi instrumen krusial ketika sebuah entitas bisnis mulai berkembang dan memiliki jumlah tenaga kerja yang signifikan. Tanpa adanya aturan tertulis yang disahkan, potensi sengketa antara pemberi kerja dan penerima kerja akan meningkat. Oleh karena itu, penting bagi setiap pimpinan perusahaan untuk memahami struktur formal dan substansi materi yang harus ada di dalam dokumen tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Landasan Hukum Peraturan Perusahaan di Indonesia

Penyusunan peraturan perusahaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Berdasarkan aturan tersebut, setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

"Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan." - Pasal 1 angka 20 UU Ketenagakerjaan.

Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di tingkat internal perusahaan. Meskipun pengusaha memiliki hak prerogatif dalam menentukan kebijakan, pembuatan PP tetap harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja di perusahaan tersebut. Hal ini memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak bersifat eksploitatif dan tetap mendukung kesejahteraan karyawan.

Komponen Wajib dalam Struktur Peraturan Perusahaan

Dalam menyusun contoh peraturan perusahaan pt, terdapat beberapa poin fundamental yang tidak boleh terlewatkan. Jika komponen ini diabaikan, besar kemungkinan draf yang diajukan akan ditolak oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) saat proses verifikasi. Berikut adalah elemen-elemen yang wajib tercantum dalam dokumen PP:

• Hak dan Kewajiban Pengusaha: Mencakup hak untuk menerima hasil kerja dan kewajiban membayar upah serta jaminan sosial.
• Hak dan Kewajiban Pekerja: Mencakup hak atas upah, waktu istirahat, dan kewajiban mematuhi perintah atasan serta menjaga rahasia perusahaan.
• Syarat Kerja: Menjelaskan status kepegawaian (PKWT/PKWTT), masa percobaan, dan prosedur rekrutmen.
• Tata Tertib Perusahaan: Aturan mengenai disiplin, jam kerja, lembur, dan penggunaan fasilitas kantor.
• Sanksi Disiplin: Tingkatan teguran mulai dari SP1, SP2, hingga SP3 serta prosedur PHK.
• Jangka Waktu Berlaku: Masa berlaku peraturan perusahaan maksimal adalah 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelahnya.

Penting untuk dicatat bahwa isi dari peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitasnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, jika undang-undang menetapkan cuti tahunan minimal 12 hari, maka perusahaan dilarang menetapkan cuti hanya 10 hari dalam peraturan perusahaannya.

Perbedaan Antara Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Banyak pelaku usaha pemula yang bingung membedakan antara Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Meskipun keduanya mengatur hal yang serupa, mekanisme pembuatannya sangat berbeda. Tabel berikut merangkum perbedaan mendasar di antara keduanya:

Dengan melihat tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa contoh peraturan perusahaan pt biasanya digunakan oleh perusahaan yang belum memiliki organisasi serikat pekerja yang kuat atau bagi perusahaan yang baru merintis struktur manajemen SDM yang lebih rapi.

Tahapan Prosedural Pengesahan Peraturan Perusahaan

Setelah draf peraturan selesai disusun, langkah selanjutnya adalah melakukan legalisasi. Tanpa pengesahan dari otoritas terkait, ketentuan dalam PP tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum jika terjadi perselisihan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Sosialisasi Draf: Pengusaha menyampaikan draf PP kepada wakil pekerja untuk mendapatkan masukan tertulis dalam waktu 14 hari kerja.
2. Pengajuan Permohonan: Mengajukan permohonan pengesahan ke Disnaker tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi (tergantung domisili dan jumlah cabang perusahaan).
3. Verifikasi Dokumen: Petugas Disnaker akan memeriksa apakah isi PP bertentangan dengan undang-undang atau tidak.
4. Penerbitan SK Pengesahan: Jika sesuai, pejabat yang berwenang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengesahan.
5. Distribusi: Pengusaha wajib membagikan atau menempelkan salinan PP di tempat yang mudah dibaca oleh seluruh karyawan.

Draf Sederhana Contoh Peraturan Perusahaan PT

Berikut adalah ilustrasi ringkas mengenai susunan pasal dalam sebuah contoh peraturan perusahaan pt yang bisa dijadikan referensi awal. Harap diingat bahwa draf ini perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan spesifik industri Anda.

Bab I: Ketentuan Umum

Pasal ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen, seperti definisi Pengusaha, Pekerja, Keluarga Pekerja, dan Upah. Hal ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas penafsiran di kemudian hari.

Bab II: Hubungan Kerja

Mengatur mengenai penerimaan karyawan, persyaratan masuk, serta masa percobaan (probation) bagi karyawan tetap (PKWTT) yang maksimal adalah 3 bulan. Bagian ini juga menjelaskan kewajiban karyawan untuk menyerahkan dokumen asli yang diperlukan perusahaan.

Bab III: Waktu Kerja dan Istirahat

Menjelaskan sistem jam kerja yang dianut, apakah 5 hari kerja (8 jam/hari) atau 6 hari kerja (7 jam/hari). Di sini juga dicantumkan aturan mengenai lembur yang harus didasarkan pada perintah atasan dan kesepakatan tertulis, serta perhitungan upah lembur sesuai regulasi pemerintah.

Bab IV: Pengupahan dan Jaminan Sosial

Menegaskan bahwa gaji dibayarkan setiap tanggal tertentu dan tidak boleh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, perusahaan wajib mendaftarkan seluruh karyawan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bab V: Sanksi dan Tindakan Disiplin

Menyusun tingkatan pelanggaran (ringan, sedang, berat) beserta sanksinya. Pengusaha berhak memberikan Surat Peringatan (SP) yang masing-masing berlaku selama 6 bulan kecuali ditetapkan lain. Tindakan pelanggaran berat seperti pencurian atau penipuan dapat berujung pada PHK tanpa pesangon sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Memastikan Kepatuhan Regulasi untuk Keberlanjutan Bisnis

Memiliki contoh peraturan perusahaan pt yang komprehensif adalah investasi jangka panjang bagi stabilitas bisnis. Di tengah dinamika regulasi pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja, perusahaan dituntut untuk lebih adaptif namun tetap patuh pada koridor hukum. Peraturan perusahaan bukan sekadar tumpukan kertas formalitas, melainkan panduan etika dan operasional yang menentukan bagaimana sebuah organisasi merespons konflik dan merayakan produktivitas.

Rekomendasi terbaik bagi para pemilik PT adalah melakukan audit internal terhadap kebijakan SDM yang ada setiap tahun. Pastikan semua poin dalam PP masih relevan dengan kondisi ekonomi dan aturan terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jika diperlukan, berkonsultasilah dengan konsultan hukum atau praktisi HR senior untuk memastikan draf Anda tidak memiliki celah yang merugikan di masa depan. Dengan aturan yang jelas, karyawan akan merasa aman, dan pengusaha dapat fokus pada pertumbuhan bisnis tanpa terganggu oleh kendala industrial yang tidak perlu. Kepatuhan adalah bentuk tertinggi dari profesionalisme dalam dunia usaha modern Indonesia.

Kesimpulannya, setiap contoh peraturan perusahaan pt harus mencerminkan visi perusahaan tanpa mengesampingkan kesejahteraan pekerja. Hubungan industrial yang sehat berawal dari aturan main yang adil, transparan, dan disepakati bersama di bawah payung hukum yang sah.