Contoh Surat Perjanjian Kerja Perusahaan untuk Karyawan Tetap dan Kontrak

Memulai hubungan profesional antara pemberi kerja dan karyawan memerlukan landasan hukum yang kuat agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Salah satu instrumen terpenting dalam proses ini adalah contoh surat perjanjian kerja perusahaan yang disusun secara komprehensif. Dokumen ini bukan sekadar formalitas administratif dalam proses rekrutmen, melainkan bukti otentik yang mengikat secara hukum serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak di mata hukum Indonesia.

Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang masih menggunakan draf kontrak yang kurang mendetail, sehingga sering kali memicu celah hukum saat terjadi konflik industrial. Memahami bagaimana menyusun surat perjanjian yang sesuai dengan regulasi terbaru, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi krusial bagi setiap pemilik bisnis maupun praktisi HR. Kontrak yang solid akan mencakup rincian tugas, kompensasi, masa berlaku, hingga prosedur pemutusan hubungan kerja yang adil.

Dasar Hukum Surat Perjanjian Kerja di Indonesia

Sebelum melihat berbagai contoh surat perjanjian kerja perusahaan, sangat penting untuk memahami payung hukum yang menaunginya. Di Indonesia, hubungan kerja diatur secara ketat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian beberapa pasalnya diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan aturan tersebut, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun sangat disarankan untuk membuatnya secara tertulis guna kepentingan pembuktian. Terdapat dua jenis utama perjanjian kerja yang umum digunakan di tanah air:

• PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu): Digunakan untuk karyawan kontrak yang bekerja untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
• PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu): Digunakan untuk karyawan tetap yang hubungan kerjanya bersifat berkelanjutan.

"Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan."

Komponen Wajib dalam Surat Perjanjian Kerja Perusahaan

Sebuah contoh surat perjanjian kerja perusahaan yang ideal harus memuat elemen-elemen esensial yang diatur dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan. Ketidakhadiran salah satu poin ini dapat menyebabkan kontrak dianggap cacat hukum atau memicu multitafsir di masa depan. Berikut adalah komponen-komponen yang wajib ada:

1. Identitas Para Pihak

Identitas harus mencantumkan nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan usia untuk pekerja. Sedangkan untuk perusahaan, harus mencantumkan nama perusahaan, alamat domisili usaha, dan nama perwakilan (biasanya Direktur atau Manajer HR) yang bertanda tangan.

2. Jabatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Tuliskan secara spesifik apa posisi karyawan tersebut dan apa saja tugas utamanya. Hal ini berfungsi sebagai dasar evaluasi kinerja (KPI) nantinya.

3. Besaran Upah dan Cara Pembayaran

Bagian ini bersifat sensitif. Jelaskan detail mengenai gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, serta potongan-potongan seperti pajak (PPh 21) dan iuran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.

4. Hak dan Kewajiban

Perusahaan berkewajiban membayar upah dan memberikan fasilitas kerja, sementara karyawan berkewajiban menjaga rahasia perusahaan dan memberikan performa terbaik sesuai standar yang ditetapkan.

Perbandingan PKWT dan PKWTT yang Perlu Dipahami

Sebelum menyusun draf, Anda harus menentukan status kepegawaian individu tersebut. Berikut adalah tabel perbandingan untuk membantu Anda membedakan keduanya secara cepat:

Struktur dan Contoh Surat Perjanjian Kerja Perusahaan Secara Umum

Berikut adalah draf atau kerangka dasar yang bisa Anda jadikan referensi saat membuat contoh surat perjanjian kerja perusahaan. Anda dapat menyesuaikan isi pasal-pasalnya dengan kebutuhan operasional kantor Anda.

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor: [Nomor Surat Intern Perusahaan]

Pada hari ini, [Hari/Tanggal], yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: [Nama Perwakilan Perusahaan]
   Jabatan: [Jabatan]
   Bertindak untuk dan atas nama [Nama Perusahaan], berkedudukan di [Alamat Lengkap], selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama: [Nama Karyawan]
   Alamat: [Alamat Sesuai KTP]
   NIK: [Nomor KTP]
   Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Masa Kerja dan Status Kepegawaian

PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan dengan status [PKWT/PKWTT] yang akan bertugas mulai tanggal [Tanggal Masuk Kerja].

Pasal 2: Deskripsi Pekerjaan

PIHAK KEDUA menempati posisi [Nama Posisi] dengan tanggung jawab utama meliputi [Sebutkan 2-3 tugas utama secara singkat].

Pasal 3: Waktu Kerja dan Upah

Waktu kerja ditetapkan [Jumlah Hari] hari kerja dalam seminggu. PIHAK PERTAMA akan memberikan upah sebesar Rp[Jumlah Angka] per bulan yang dibayarkan setiap tanggal [Tanggal Gajian].

Poin Krusial Mengenai Kerahasiaan dan Non-Compete Clause

Dalam dunia bisnis yang kompetitif, contoh surat perjanjian kerja perusahaan yang baik sering kali mencantumkan klausul kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA). Karyawan dilarang membocorkan data klien, strategi pemasaran, atau teknologi internal kepada pihak luar selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.

Selain itu, beberapa perusahaan menerapkan Non-Compete Clause, di mana karyawan setuju untuk tidak bekerja di perusahaan kompetitor dalam jangka waktu tertentu setelah masa kontrak berakhir. Namun, penerapan klausul ini di Indonesia harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan penghidupan.

Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Penting bagi perusahaan untuk mencantumkan alasan-alasan yang dapat memicu PHK, seperti pelanggaran berat, surat peringatan ketiga (SP3), atau kondisi force majeure. Pastikan prosedur pemutusan hubungan kerja tetap mengikuti tata cara yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021, termasuk perhitungan pesangon atau uang kompensasi PKWT.

Langkah Terakhir yang Krusial dalam Legalitas Kontrak

Menyusun contoh surat perjanjian kerja perusahaan barulah langkah awal. Agar dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, pastikan untuk menggunakan meterai (saat ini meterai elektronik atau fisik senilai Rp10.000) pada bagian tanda tangan. Meterai merupakan pajak dokumen yang menjadi syarat agar dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.

Selain itu, jangan lupa untuk memberikan salinan asli kontrak kepada karyawan. Transparansi sejak awal akan membangun trust atau kepercayaan antara perusahaan dan pekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan loyalitas. Kontrak kerja yang jelas bukan hanya tentang mematuhi hukum, melainkan tentang membangun budaya profesionalisme yang berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi akhir, jika perusahaan Anda memiliki skala operasional yang besar atau memiliki risiko bisnis yang tinggi, sangat disarankan untuk melakukan legal review terhadap draf kontrak Anda kepada konsultan hukum ketenagakerjaan. Hal ini guna memastikan bahwa setiap klausul yang Anda buat dalam contoh surat perjanjian kerja perusahaan tidak bertentangan dengan dinamika hukum yang sering kali berubah dengan cepat.