Mendagri Minta Kemenkeu Cairkan Rp 20 Miliar untuk Tangani Bencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara langsung meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka blokir anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp 20 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Permintaan Mendagri untuk Penanganan Bencana

Tito secara spesifik meminta Purbaya mencairkan anggaran yang semula diblokir tersebut agar dapat digunakan untuk menerjunkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali layanan pemerintahan desa yang sempat lumpuh.

"Kami mohon segala hormat dukungan dari pimpinan dan Bapak Menteri Keuangan. Kami menggunakan anggaran-anggaran dari Kemendagri, yaitu yang ada di IPDN. Ada anggarannya, cuma ada 1 yang dibintangi. Mohon dibuka. Tidak banyak, hanya Rp 20 miliar. Tapi 1 bulan sangat berarti," papar Tito dalam Rakor Satgas Pemulihan Bencana DPR, disiarkan virtual, Selasa (30/12/2025).

Latar Belakang Permintaan

Tito mengungkapkan bahwa ribuan perangkat administrasi desa hilang akibat bencana, terutama di Provinsi Aceh. Inisiatif penerjunan praja IPDN senior ini bertujuan untuk memulihkan layanan pemerintahan di desa-desa yang terdampak.

Kerusakan Infrastruktur Desa

Sebelumnya, Tito memaparkan bahwa terdapat 1.580 kantor desa yang terdampak bencana dan menyebabkan lumpuhnya pemerintahan di 3 provinsi di Sumatera.

Jumlah Desa Terdampak

Secara rinci, terdapat sekitar 1.455 desa yang pemerintahannya lumpuh di Aceh, 93 desa di Sumatera Utara, dan 32 desa di Sumatera Barat. Kemendagri berencana mengirimkan 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu pemulihan pemerintahan desa.

Respons Menteri Keuangan

Purbaya merespons positif permintaan Tito dan menyatakan kesediaannya untuk membuka blokir anggaran tersebut.

"IPDN itu yang dibintangi besok bisa cair dan Anda bisa apply? Ya udah pak bintangnya udah dicoret barusan sama saya, kecil itu," kata Purbaya sambil memberikan kode kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani yang duduk di belakangnya.

Harapan Pemulihan Layanan Publik

Dengan dicairkannya anggaran ini, diharapkan proses pemulihan layanan pemerintahan di desa-desa yang terdampak bencana dapat segera terlaksana dan masyarakat dapat kembali menerima pelayanan publik yang optimal.

Fokus Pemulihan Aceh

Provinsi Aceh menjadi fokus utama dalam pemulihan ini mengingat jumlah desa yang terdampak paling banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi antara Kemendagri, Kemenkeu, dan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan dengan baik untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.