Menkeu Pertimbangkan Tak Pangkas TKD Aceh, Respons Bencana?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mempertimbangkan untuk tidak memangkas dana transfer ke daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026. Pertimbangan ini muncul setelah kunjungan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh pada Selasa (30/12), sebagai respons atas permintaan daerah yang terdampak bencana.

Usulan TKD Aceh Tidak Dipotong

Purbaya menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan agar TKD untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Aceh tidak dipotong. Usulan ini akan diajukannya setelah mendengar langsung permintaan dari para kepala daerah di Aceh dalam rapat satgas.

“Untuk Aceh kita sedang pertimbangkan Provinsi Kabupaten dan Kota Aceh, nanti saya coba usulkan TKD-nya tidak dipotong,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Rabu (31/12).

Anggaran TKD Aceh 2026

Jika rencana ini terealisasi, anggaran TKD untuk Provinsi Aceh pada tahun 2026 akan tetap sama seperti tahun ini, yaitu sekitar Rp 7,89 triliun. Hal ini menjadi angin segar bagi upaya pemulihan daerah pascabencana.

Permintaan Kepala Daerah

Rencana Purbaya ini muncul setelah adanya permintaan dari pemerintah daerah terdampak bencana agar tersedia dana yang memadai. Dana transfer ke daerah diyakini dapat menjadi katalis penting selama masa pemulihan.

Curhatan Bupati Aceh Utara

Kondisi Bencana Lebih Parah dari Tsunami

Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, mengungkapkan bahwa banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 di Aceh dan Sumatera memiliki tingkat keparahan yang melebihi bencana tsunami. Bencana ini disebut melumpuhkan kehidupan masyarakat karena terjadi dari hulu hingga hilir.

“Satu gampong (desa) itu lima muara baru, tujuh muara baru, semua rumah tidak ada lagi. Tapi pusat kayaknya tutup mata akibat kami tidak ada sinyal handphone dan mati lampu makanya tidak viral. Mungkin itu alasan tidak hadir,” kata Ismail dalam Satgas Pemulihan Pascabencana DPR di Aceh yang disiarkan secara daring melalui YouTube, Selasa (30/12).

Permohonan Maaf dan Harapan Kejelasan Rehabilitasi

Meski begitu, Ismail menyampaikan permohonan maaf setelah memberikan pernyataan tersebut secara langsung dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri, kepala daerah, DPR, dan lembaga terkait. Ia menekankan bahwa pihaknya membutuhkan kejelasan dalam penanganan rehabilitasi ke depan untuk daerah terdampak bencana.

“Maka pada kesempatan ini, mohon maaf. Bukan kasar saya sampaikan. Kita butuh kejelasan skema untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagi kami barangkali itu adalah hal yang sangat penting,” ujarnya.

Ketersediaan Logistik Tercukupi

Ismail menjelaskan bahwa ketersediaan beras dan logistik sudah cukup untuk warga Aceh yang terdampak bencana. Kebutuhan ini terpenuhi berkat banyaknya bantuan dari berbagai pihak.

Kejelasan Skema Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Ismail menekankan pentingnya informasi yang jelas mengenai skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten/kota terdampak di seluruh Provinsi Aceh.

“Tetapi yang hari ini perlu kami perjelas, kami juga dapat nanti membawa informasi ke daerah bagaimana kira-kira skema rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan untuk kabupaten-kota yang terdampak di seluruh provinsi Aceh,” kata Ismail.