213 Ribu Rumah Rusak Akibat Banjir dan Longsor di Sumatera

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa sebanyak 213.000 rumah mengalami kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera. Data ini masih bersifat dinamis dan memerlukan validasi dari pemerintah daerah.

Data Rumah Rusak dari BNPB

Data yang disampaikan Tito Karnavian berasal dari Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) per 27 Desember 2025. Tito menjelaskan bahwa angka tersebut masih terus bergerak seiring dengan pendataan yang berkelanjutan di lapangan.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, rincian kerusakan rumah meliputi 68.850 unit rusak ringan, 37.520 unit rusak sedang, dan 56.108 unit rusak berat.

"Pak Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000 (unit)," kata Tito dalam rapat koordinasi di Aceh Tamiang, dikutip dari siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).

Peran Pemerintah Daerah dalam Pendataan

Tito Karnavian menekankan pentingnya dukungan data yang cepat dan akurat dari pemerintah daerah. Data ini krusial untuk mempercepat penanganan masalah hunian masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah pusat membutuhkan data yang valid agar eksekusi bantuan dan rehabilitasi dapat segera dilakukan.

"Kami sudah bersama beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya. Dikoordinir oleh para Gubernur, tiga Gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat, Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah juga banyaknya sudah masuk dari Kabupaten," ujar Tito.

Harapan Percepatan Data dari Aceh

Mendagri secara khusus meminta Pemerintah Aceh untuk mempercepat penyediaan data terkait kerusakan rumah. Hal ini penting agar masyarakat tidak menyalahkan pemerintah atas lambatnya penanganan.

"Mohon yang dari Aceh, mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya lah pertama kali lah dari para Bupati dan Walikota," sambungnya.

Koordinasi Gubernur Diperlukan

Koordinasi dari para Gubernur sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pendataan. Pemerintah pusat terus berupaya untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini.

Data Akurat Kunci Penanganan Cepat

Ketepatan dan kecepatan data dari pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera. Tanpa data yang valid, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan terhambat.

Fokus Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat akan terus memantau dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif. Bantuan akan disalurkan segera setelah data kerusakan rumah terverifikasi.