Desember 2025, Pembangunan Fisik IKN Digarap Serentak

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, dan kompleks perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai serentak pada Desember 2025. Proyek ini menggunakan skema kontrak tahun jamak dengan nilai investasi mencapai Rp 20 triliun.

Pelelangan dan Kontrak Multi-tahun

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa proses pelelangan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil diselesaikan pada pertengahan tahun. Kontrak multi-tahun untuk periode 2025-2027 juga sudah ditandatangani.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Basuki Hadimuljono di Samarinda, Kalimantan Timur, seperti dikutip Kamis (1/1).

Kemajuan Konektivitas dan Investasi Swasta

Basuki menambahkan, konektivitas di lapangan menunjukkan perkembangan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C, termasuk akses jalan tol utama, hampir rampung 100% pada akhir tahun ini.

Percepatan Realisasi Investasi

Ketersediaan akses jalan yang memadai ini memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitar IKN. Contohnya, pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya hampir selesai, dan SMA Taruna Nusantara siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026 mendatang.

Peran Himbara dalam Pembangunan IKN

Pemerintah mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera memulai tahap konstruksi bangunan. Hal ini penting untuk mempercepat pembentukan kawasan bisnis di IKN.

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," ujar Basuki.

Pembiayaan Konstruksi: APBN, KPBU, dan Investasi Swasta

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tidak hanya bergantung pada APBN. Pembangunan IKN menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Penguatan Infrastruktur Dasar dan Pasokan Air

Pemerintah terus memperkuat dukungan infrastruktur dasar untuk kenyamanan penduduk. Salah satunya adalah penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan. Embung ini berfungsi untuk menjaga pasokan air baku sekaligus mengendalikan banjir.

Tahapan Konstruksi yang Terencana

Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah. Pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sementara pembangunan sektor hunian dijadwalkan mulai efektif pada tahun 2026.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," ujar Basuki.

Target Operasional Penuh IKN pada 2028

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara ini memegang peranan penting dalam mencapai target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Regulasi ini menetapkan bahwa Nusantara harus siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Peta Jalan Konstruksi Sesuai Rencana

Secara keseluruhan, peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan dinilai masih berada dalam koridor yang tepat. Hal ini sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru.

"Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru," demikian Basuki.