Pembangunan Fisik IKN Digarap Serentak Desember 2025, Nilai Rp 20 T

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan fisik kawasan yudikatif, legislatif, dan kompleks perkantoran di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai dikerjakan serentak pada Desember 2025 dengan skema kontrak tahun jamak senilai Rp 20 triliun.

Proyek Multi-tahun Telah Dikontrak

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa lelang untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif telah berhasil dilaksanakan pada pertengahan tahun. Kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 juga telah ditandatangani.

"Pada pertengahan tahun pelelangan untuk pembangunan yudikatif dan legislatif telah berhasil dan kontrak multi-tahun untuk periode 2025, 2026, dan 2027 telah ditandatangani," kata Basuki Hadimuljono di Samarinda, Kalimantan Timur, seperti dikutip Kamis (1/1).

Akses Jalan Hampir Rampung 100%

Basuki menjelaskan bahwa konektivitas di lapangan menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan penghubung seluruh Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama hampir rampung 100% pada akhir tahun ini. Ketersediaan akses jalan yang memadai ini memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya.

Investasi Swasta Mulai Bergeliat

Bukti percepatan investasi swasta terlihat dari pembangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya yang hampir selesai dan SMA Taruna Nusantara yang siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026 mendatang.

Himbara Didorong Percepat Konstruksi

Pemerintah mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk segera memulai tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis di IKN segera terbentuk. Sebelumnya, Himbara telah melakukan seremoni peletakan batu pertama.

"Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk," ujar Basuki.

Pembiayaan Konstruksi Masif

Seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada tahun 2025 tidak hanya mengandalkan APBN. Pembangunan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

Pembangunan Embung Tambahan

Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk terus diperkuat dengan penandatanganan kontrak baru untuk pembangunan 24 embung tambahan. Embung ini berfungsi untuk menjaga pasokan air baku sekaligus sebagai pengendali banjir.

"Tahapan konstruksi diatur secara bertahap oleh pemerintah di mana pekerjaan infrastruktur pemerintahan dikebut pada akhir tahun ini, sedangkan pembangunan sektor hunian baru dijadwalkan mulai berjalan efektif pada tahun 2026," ujar Basuki.

Target IKN Sebagai Ibu Kota Politik

Akselerasi pembangunan fisik berbagai fasilitas negara memegang peran krusial dalam memenuhi target Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Beleid ini memandatkan Nusantara harus siap berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

"Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik yang berjalan di lapangan saat ini dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru," demikian Basuki.